Oleh: ALIBORON | 26 Oktober 2010

Hakikat Kalam

A. Pendahuluan

Qawa’id al-fiqhiyyah yang berkaitan dengan pokok bahasan hakikat kalam (حقيقة الكلام) adalah kaidah yang dirumuskan para pakar hukum Islam dengan analisis kebahasaan.[1] Oleh karena itu dalam tema bahasan ini makna sebuah lafaz merupakan pokok perhatian utama.

Sebuah lafaz bisa berdiri dalam makna  lafaz hakiki[2] atau makna lafaz majazi[3]. Sebuah lafaz juga dapat berfungsi untuk menegaskan atau membangun sebuah makna baru melalui interpretasi. Bahkan dalam pengertian yang luas, kaidah hakikat kalam bukan hanya meliputi lafaz-lafaz kata, tetapi juga meliputi sikap, seperti sikap diam yang dapat dipahami dalam beragam arti. Hal-hal seperti ini juga termasuk dalam pokok bahasan hakikat kalam dan akan merefleksikan makna hukum tertentu.

Dalam makalah ini akan dibahas beberapa kaidah yang termasuk dalam pokok bahasan hakikat kalam, dengan mengemukakan kaidah-kaidahnya yang telah disusun oleh para ulama, dilengkapi dengan penjelasan dan contoh-contoh penerapannya.

B. Kaidah dan Penerapannya

Ada beberapa kaidah yang dimasukkan dalam hakikat kalam, berikut dijelaskan tentang kaidah dan bagaimana penerapannya.

Kaidah Pertama : [4] الأصل فى الكلام الحقيقة

Menurut kaidah di atas, perkataan itu pertama kali harus di bawa pada makna hakiki (yang sebenarnya) bukan makna majazi. Berdasarkan prinsip ini, aqad-aqad dan tindakan yang dilakukan manusia dapat ditafsirkan. Apabila orang berkata “saya akan mewakafkan rumahku ini kepada anak-anakku, atau rumah ini aku wasiatkan untuk mereka (anak-anakku)”, maka wakaf itu diberikan kepada anak kandungnya, dan tidak diberikan kepada cucu-cucunya, karena kata “anak-anakku” hanya ditujukan kepada anak yang sebenarnya saja, dan tidak termasuk cucu-cucu dari orang yang mewakafkan, apabila anak-anaknya masih ada.

Pendapat lain ada yang menyatakan bahwa di dalam kata anak-anak itu termasuk pula cucu-cucu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang termasuk adalah cucu dari anak laki-laki, tidak termasuk cucu dari anak perempuan. [5]

Apabila orang mengatakan : “rumah ini adalah milik Zaid,” maka ini merupakan pengakuan atas kepemilikan rumah tersebut (yaitu milik Zaid). Sekalipun dia mengatakan, yang saya inginkan dari perkataan saya adalah bahwa rumah itu adalah tempat tinggal Zaid dan bukan milik Zaid, maka ucapannya seperti ini tidak dapat diterima.[6]

Apabila seseorang berkata, “Saya wakafkan rumah saya kepada  orang-orang yang hafal Al-Qur’an,’ maka orang yang hapal Al-Qur’an  tetapi sudah lupa tidak termasuk kepada hakikat perkataan yang dimaksud. Karena orang yang sudah lupa dengan hapalannya tidak disebut  orang yang hapal Al-Qur’an, kecuali sekedar majaz berdasarkan pengalaman yang telah lalu.[7]

Kalau seseorang bersumpah untuk tidak menjual suatu barang tertentu, tidak membeli, tidak menyewa, atau semacamnya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya itu jika transaksi tersebut tergolong transaksi yang cacat secara syar’i, misalnya aqadnya rusak. Sebaliknya jika ia melakukan jual beli dan sewa menyewa  yang benar menurut syari’at maka ia dihukumkan melanggar sumpah tersebut. Hal ini karena hakikat dalam syari’at Islam hanya berhubungan dengan yang benar (bishahih), bukan dengan cara yang rusak (fasid)[8].

Kalau seseorang bersumpah tidak akan menjual atau tidak membeli, lalu dia mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan aqad (menjual atau membeli), maka ia tidak melanggar sumpahnya, apabila didasarkan pada lafaz yang sebenarnya (lafaz hakiki). Sedangkan menurut pendapat yang lain, apabila orang yang bersumpah itu tidak termasuk yang melakukan aqad sendiri, seperti Sultan, atau pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh orang yang bersumpah, seperti membuat bangunan, berbelanja barang dan semacamnya, maka dia telah melanggar sumpahnya apabila dia yang memerintahkannya.[9]

Dari beberapa contoh di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk memaknai sebuah perkataan pertama-tama harus merujuk kepada pengertian  hakiki atau arti kata secara apa adanya. Kecuali jika pemaknaan secara hakiki itu tidak dimungkinkan karena objek hakikinya tidak ada, baru dialihkan kemakna majazi. Untuk lebih jelas masalah pengalihan ke makna majazi ini dibahas pada kaidah kedua.

Kaidah Kedua : [10] إذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa apabila makna hakiki suatu perkataan tidak mungkin diterapkan apa adanya disebabkan tidak adanya objek dari makna yang sebenarnya ini, maka perkataan itu di bawa kepada makna majazi.  Contohnya apabila seseorang mengatakan : “Saya wakafkan rumah saya ini kepada anak-anak saya”, sedangkan dia tidak memiliki anak kandung, kecuali cucu-cucunya yang sudah dianggap sebagai anak-anaknya. Maka kata mewakafkan di atas harus dipahami adalah ditujukan kepada cucu-cucunya tersebut, sekalipun lafaz yang digunakan adalah kata “anak-anak saya”. Makna anak-anak kandung sebagai makna sebenarnya dalam contoh di atas dibawa kepada makna majazi, yaitu cucu-cucu. [11]

Dalam contoh yang lain, misalnya seseorang berkata: “Demi Allah, saya tidak akan meletakkan kakiku di dalam rumah ini”. Maka dia dihukumkan melanggar sumpah apabila masuk ke dalam rumah meskipun dalam keadaan berkendaraan, dan tidak dianggap melanggar sumpah apabila dia sekedar meletakkan kakinya tanpa masuk rumah tersebut. Hal demikian karena makna perkataannya didasarkan kepada tradisi dan adat yang berlaku, yaitu yang dimaksud “meletakkan kaki dirumah” adalah “masuk ke dalam rumah”, bukan hanya sekedar meletakkan kaki ke dalam rumah tanpa masuk.

Kaidah Ketiga[12] إعمال الكلام أولي من إهماله

Berdasarkan kaidah ini perkataan tidak boleh diabaikan dan dibiarkan tanpa makna, selama masih memungkinkan untuk diarahkan kepada makna hakiki atau makna majazi. Karena asal dalam perkataan adalah hakikatnya, maka selama tidak berhalangan untuk diarahkan kepada makna hakiki, ia tidak boleh diarahkan kepada makna majazi.

Apabila sebuah lafaz mengandung kemungkinan membangun dan menegaskan makna, maka lebih diutamakan untuk megambil lafaz yang membangun makna, karena dapat memberikan sebuah makna baru yang tidak dikandung oleh lafaz sebelumnya.[13]

Berdasarkan kaidah ini, apabila seseorang mengaku bahwa ia berhutang kepada seseorang dalam jumlah tertentu tanpa menyebutkan latar belakang hutang itu dan langsung membayarnya. Kemudian ia datang lagi dan memberikan pengakuan kedua kalinya kepada orang yang sama bahwa ia ada memiliki hutang, dalam keadaan demikian perkataannya harus lebih diarahkan kepada pembangunan makna. Artinya pengakuan itu harus ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan adanya hutang baru, bukan dalam konteks penegasan hutangnya yang pertama.

Berdasarkan kaidah ini pula, jika si A berhutang kepada si B, kemudian si A lupa dan menanyakan kepada si B apakah ia sudah membayar utangnya. Ternyata si B juga lupa apakah utang si A tersebut sudah di bayar atau belum. Dalam situasi seperti ini pertanyaan si A harus diarahkan kepada pembangunan makna bahwa si A masih memiliki utang terhadap si B, bukan diarahkan pada makna bahwa utang si A terhadap si B sudah dilunasi.

Kaidah Keempat:  لاينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة بيان[14]

Pernyataan ini merupakan bagian pertama dari kaidah ini, yang merupakan  pernyataan dari Imam Asy-Syafi’i.[15] Makna kaidah ini adalah bahwa suatu perkataan tidak boleh disandarkan kepada orang yang diam apabila dia tidak mengatakannya, misalnya dengan mengatakan “dia berkata begini”. Kaidah ini memiliki beberapa cabang dan aplikasinya yang banyak.

Kaidah Kelima: لاينسب لساكت قول[16]

Kaidah ini merupakan kaidah cabang dari kaidah keempat, berdasarkan kaidah ini perkataan tidak disandarkan kepada orang yang diam. Oleh karena itu jika seseorang melihat orang lain merusak hartanya sementara ia diam saja, diam di sini bukan berarti izin untuk merusaknya.

Ketika al-Ghazali menolak ijma sukuti sebagai dasar legitimasi hujjah, argumentasi al-Ghazali mirip dengan prinsip dalam kaidah fiqih di atas. Ijma sukuti  adalah pendapat pribadi yang disebarkan oleh seorang mujtahid sedangkan mujtahid lainnya diam saja. Menurut al-Gazali diamnya mujtahid lainnya tidak bisa ditafsirkan sebagai tanda persetujuan mereka, karena diamnya mereka mungkin disebabkan kondisi pribadi dan lingkungan yang mereka hadapi.[17]

Kaidah Keenam: السكوت فى معرض الحاجة بيان [18]

Dengan kaidah ini, sikap diam dalam hal yang seharusnya seseorang harus berbicara, maka diamnya itu akan dimaknakan sebagai tanda persetujuan atau kesediaan. Kaidah ini memiliki implikasi yang banyak diantaranya sebagai berikut :

Ketika seorang anak perawan ditawarkan oleh walinya untuk menikah menikah dengan seseorang laki-laki, perempuan itu hanya diam saja tidak menolak dan tidak juga menyatakan menerima. Dalam keadaan yang demikian diamnya seorang perempuan itu dapat dianggap sebagai persetujuan darinya.[19]

Apabila seseorang berbelanja suatu barang, sebelum terjadinya aqad jual beli sipenjual memberitahukan kepada pembeli tentang kecacatan yang terdapat pada barang tersebut. Si pembeli mengetahui tentang cacat itu namun ia diam saja.  Diamnya si pembeli tersebut dimaknai sebagai persetujuan dari pembeli akan cacat barang tersebut. Dalam posisi seperti itu, si pembeli suatu waktu tidak boleh khiyar (komplain) disebabkan adanya cacat barang itu. Akan tetapi jika tampak suatu cacat lain pada barang yang dijual tersebut selain yang telah disebutkan penjual, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut.

Contoh lain, jika seseorang wali melihat anak yang telah tamyiz menjual dan membeli sesuatu dan tidak melarangnya, bahkan dia diam, maka diamnya dianggap sebagai izin bagi anak tersebut untuk melaksanakan transaksi perdagangan.

Apabila pemilik rumah mengatakan kepada seseorang: “tinggallah kamu di rumahku dengan sewa sekian rupiah perbulan, jika tidak maka keluarlah dan pindahlah”. Orang yang diajak berbicara itu diam dan tetap menempati rumah itu. Dengan demikian orang tersebut wajib membayar uang sewa yang telah disebutkan pemilik rumah. Diam dalam hal sewa menyewa dianggap sebagai qabul atau persetujuan.

Dalam contoh lain, jika dalam suatu sidang pengadilan, seorang hakim mengarahkan sumpah kepada terdakwa, kemudian terdakwa diam tanpa adanya udzur untuk bersumpah, maka diam terdakwa itu dianggap berpaling dari sumpah.

Kaidah Ketujuhلاعبرة بالدلالة فى مقابلة التصريح[20] :

Berdasarkan kaidah ini, jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dari kumpulan barang yang tersedia, kemudian orang yang diberi mengambilnya ditempat pemberian itu, maka pengambilannya dianggap benar, sekalipun sipemberi tidak mengizinkan secara terang-terangan kepadanya untuk mengambilnya atau sebagai pertanda boleh mengambilnya. Sedangkan apabila sipemberi melarang orang yang diberi mengambil barang tertentu, maka tidak sah bagi orang yang diberi untuk mengambil barang tertentu itu, karena pertanda kebolehahan mengambil sesuatu gugur jika sudah ada pernyataan secara terang-terangan.

Contoh lain dari penerapan kaidah ini, apabila seseorang mendengar bahwa orang yang meminjam harta miliknya telah menjualnya kepada orang lain, lalu dia meminta uang penjualannya, maka permintaannya ini dianggap memperbolehkan  untuk menjual dengan adanya pertanda yang ada. Apabila  setelah itu dia menolak penjualan yang dilakukan oleh orang yang meminjam harta miliknya secara terang-terangan, maka penolakannya tidak sah, karena penolakannya yang terang-terangan tidak dianggap setelah sebelumnya dia memperbolehkan adanya penjualan meskipun melalui pertanda.

Kaidah Kedelapan : [21] ذكر بعض مالايتجزأكذكر كله

Kaidah ini dapat dianggap sebagai cabang atau aplikasi dari kaidah إعمال الكلام أولي من إهماله (Memberlakukan perkataan lebih utama daripada mengabaikannya). Aplikasi dari kaidah ini dapat diberikan pada contoh berikut :

Apabila wali dari seseorang yang terbunuh memberikan keringanan separoh dari qishas atas pelaku pembunuhan, maka qishas itu gugur secara keseluruhan, karena qishas tidak  tidak dapat dipisah-pisahkan.

Namun adapula penyebutan sebagian atas sesuatu yang dapat dipisahkan, dalam arti hukumnya tetap pada sebagian yang disebutkan dan bukan pada keseluruhannya. Aplikasi kaidah ini misalnya: Apabila seseorang membantu membayarkan separoh dari hutang orang lain, maka bantuan pada separoh hutangnya ini dinyatakan sah, dan dia tidak dianggap membantu secara keseluruhannya, karena jumlah hutang dapat dibagi-bagi atau dipisahkan, dan hukum yang berlaku hanya pada bagian disebutkan saja.

Kaidah Kesembilan: [22] المطلق يجري على اطلاقه مالم يقم دليل التقييد نصا او دلالة

Aplikasi dari kaidah ini dapat diberikan pada contoh berikut : Jika seseorang ditunjuk sebagai wakil untuk melakukan penjualan sesuatu, apabila sifat perwakilannya bersifat mutlak, maka ia diperbolehkan  untuk menjual harta orang yang mewakilkannya dengan harga yang dianggapnya sesuai, baik sedikit maupun banyak. Akan tetapi apabila orang yang mewakilkan menentukan harga tertentu, maka bagi orang yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk menjual terkait dengan harga tersebut, sehingga tidak boleh menjual kecuali dengan harga tersebut. Apabila ia menjual dengan harga yang kurang tanpa izin, maka ia harus mengganti kekurangannya.

Dalam kasus yang sebaliknya, jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli sesuatu barang, dan dia tidak menjelaskan harganya, maka orang yang ditunjuk sebagai wakil hendaknya membeli baran tersebut dengan harga yang standar atau dengan perbedaan sedikit, tidak boleh dengan perbedaan yang banyak. Jika ia melakukannya, dia dianggap membeli untuk dirinya sendiri dan bukan sebagai orang yang ditunjuk sebagai wakil. Karena sekalipun perwakilannya bersifat mutlak, namun juga terikat dengan prinsip tidak boleh merugikan orang yang mewakilkan.

C. Penutup

Dari pembahasan kaidah “hakikat kalam” dapat diambil beberapa catatan sebagai berikut :

  1. Kaidah-kaidah yang termasuk dalam tema hakikat kalam ( حقيقة الكلام ) merupakan kaidah yang berperan penting di dalam menentukan implikasi hukum sebuah lafaz.
  2. Dalam tema hakikat kalam, yang dibahas bukan hanya meliputi lafaz yang berbentuk kata yang diucapkan, tetapi juga meliputi “lafaz yang tidak diucapkan” seperti sikap diam yang dapat dipahami dalam beragam arti.
  3. Dalam hukum diperlukan adanya kepastian yang diungkapkan secara kebahasaan, oleh karena itu dapat dipahami bila dalam penerapan kaidah kalam di atas pertama kali makna lafaz harus dibawa pada makna hakiki (yang sebenarnya) bukan makna majazi. Kecuali jika makna hakiki lafaz tidak mungkin diterapkan makna tersebut dipalingkan ke makna majazi.
  4. Lafaz dan makna berada dan berkembang dalam berbagai konteks tradisi dan budaya, sangat dimungkinkan kesamaan pada lafaz tidak berarti sama dalam hakikat makna. Karena itu aspek urf (terutama urf kebahasaan) yang berkembang dalam komunitas masyarakat harus dipertimbangkan  dalam penerapan kaidah di atas.

DAFTAR  PUSTAKA

An-Nadwi, Ali Ahmad, Qawa’idul Fiqhiyah: Mafhumuha, Nasy’atuha, Tathawwuruha, Darasatumuallafatiha Adallatuha, Muhimma-tuha, Tathbiqatuha, Damaskus: Darul Kalam, 1420 H.

Al-Gazali, al-Mustashfa min Ilm Ushul, Beirut: Dar-al Fikri, tt.

Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu fiqh al-Syafi’i, tahqiq oleh Muhammad Hasan Ismail al-Syafi’i, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1426 H/ 2005 M.

Dahlan, Abdul Aziz…(et.al)., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve, 1996.

Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta : Kencana, 2006

Mudjib, Abdul, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa’idul Fiqhiyyah), Jakarta : Kalam Mulia, 1994

Zaidan, Abdul Karim, Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari (Judul asli: Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi Al-Syari’ah al-Islamiyah), Terjemah : Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.

Suratmaputra, Ahmad Munif, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Usman, Muchlish, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, Jakarta : Rajawali, 1999


[1] Pada umumnya pembentukan kaidah dengan pendekatan kebahasaan terjadi pada perumusan kaidah ushul fiqh, karena kaidah-kaidah bahasa berhubungan erat dengan penggalian makna yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber pembentukan kaidah ushul. Akan tetapi seringkali perbuatan mukallaf yang juga menggunakan bahasa, maka para ulama juga memandang perlu memunculkan kaidah fiqh dengan pendekatan bahasa. Meskipun demikian metode pembentukan keduanya tetap berbeda.

[2] Lafaz haqiqi adalah lafaz yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu sesuai makna ungkapannya. Makna yang diambil dari lafaz tersebut disebut dengan makna hakiki. Para ulama membagi penggunaan lafaz hakikat ini dalam tiga bentuk, yaitu, pertama, Hakikat lughawiyat, yakni lafaz yang sesuai makna kebahasaan, seperti القمر  yang bermakna bulan. Kedua, hakikat syar’iyat, yakni suatu lafaz yang sesuatu  sesuai dengan makna syar’inya, seperti lafaz صلاة   yang arti asalnya adalah do’a, namun shalat dalam istilah syar’i memiliki makna sendiri. Ketiga, hakikat urufiyat, yakni suatu lafaz yang digunakan untuk menyamakan sesuatu sesuai dengan makna urufnya.

[3] Lafaz majaz adalah lafaz yang digunakan untuk mengemukakan makna di luar ungkapan, karena ada hubungan antara lafaz tersebut dengan makna yang dimaksudkan, serta ada indikasi yang memperkuat makna tersebut, serta mencegah pemaknaan dengan makna hakikinya. Lafaz majaz ini ada dua jenis, yaitu : Pertama, majaz bi al-isti’arat (meminjam kata untuk maksud ungkapan) seperti penggunaan kata al-badru (bulan) untuk menyebutkan rasulullah saw. Kedua, lafaz majaz mursal, yakni makna lepas, bukan melihat aspek kesamaan antara makna hakiki dengan makna majazi, tetapi memperhatikan hubungan-hubungan khas, Seperti firman Allah yang bermaksud : “celakalah kedua tangan abu lahab”. Walaupun dalam ayat dikatakan hanyalah tangannya, tetapi yang dimaksudkan dengan Abu Lahab dalam ayat tersebut adalah Abu Lahab secara keseluruhannya.

[4] Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu fiqh al-Syafi’i, tahqiq oleh Muhammad Hasan Ismail al-Syafi’i, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1426 H/ 2005 M, h. 190. h. 135.

[5] Al-Suyuthi, ibid h. 135. Dalam tahqiq kitab ini diterangkan masalah tersebut merujuk kitab Raudhah al-Thalibin Juz 5 h. 335-336.

[6] Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari (Judul asli: Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi Al-Syari’ah al-Islamiyah), Terjemah : Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Al-Kautsar, 2008 h. 17.

[7] Lihat Al-Suyuthi, ibid. h. 136

[8] Ibid h. 136

[9] Ibid h. 136. Dalam tahqiq kitab ini diterangkan masalah tersebut merujuk kitab Raudhah al-Thalibin.

[10] Lihat Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz, opcit h. 18. Makna kaidah ini adalah  apabila makna hakiki berhalangan maka harus dibawa ke makna Majazi.

[11] Lihat Al-Suyuthi h. 135-136.

[12] Ali Ahmad An-Nadwi, Qawa’idul Fiqhiyah: Mafhumuha, Nasy’atuha, Tathawwuruha, Darasatumuallafatiha Adallatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha, Damaskus: Darul Kalam, 1420 H, h. 393.

[13] Ibid.

[14] Lihat Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz, opcit h. 21. Pengertian kaidah ini adalah perkataan tidak boleh disandarkan kepada orang yang diam, tetapi diam dalam hajat yang ditawarkan adalah penjelasan.

[15] Ibid.

[16] Ibid h. 307 Lihat juga Al-Suyuthi dalam Al-Asybah wa al-Nazhair, h. 307, menyatakan :لاينسب للسكت قول, artinya : Tiada disandarkan kepada orang yang diam suatu perkataan.

[17] Lihat Al-Gazali, al-Mustashfa min Ilm Ushul, Beirut: Dar-al Fikri, tt. h. 191-192

[18] Lihat Abdul Karim Zaidan, h. 22. Maksud kaidah ini adalah diam dalam hajat yang ditawarkan adalah penjelasan.

[19] Ibid. h. 23. Contoh demikian juga digunakan Al-Suyuthi dalam Al-Asybah wa al-Nazhair.

[20] Lihat Abdul Karim Zaidan, h. 24. Maksud dari kaidah di atas adalah sebuah pertanda atau isyarat tidak boleh digunakan lagi apabila sudah ada pernyataan lain yang terang-terangan dan tegas. Dengan demikian pernyataan yang tegas adalah yang harus dipilih dalam penerapan kaidah kalam.

[21] Ibid h. 27. Maksud kaidah ini adalah: Penyebutan sebagian atas sesuatu yang tidak dapat dipisahkan maka dihukumkan seperti penyebutan keseluruhan. Kaidah ini tidak berlaku dalam hal penyebutan sebagian atas sesuatu yang dapat dipisahkan.

[22] Ibid h. 29. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa yang mutlak berlaku kepada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang mengikatnya, nash maupun dilalah


Responses

  1. makasih,,,,,Pak. semoga shodaqoh intelektual ini menjadi sebuah pencerah bagi dinamika pemikiran hukum Islam kedepan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: