Oleh: ALIBORON | 24 Oktober 2010

Problematika Penyatuan Awal Bulan

Penyatuan Awal Bulan di Indonesia Masih ProblematikUmat Islam di Indonesia mengawali Ramadhan tahun ini secara umum serentak, meskipun masih ada satu atau dua kelompok kecil menentukan Ramadhan lebih awal. Insya Allah Hari Raya Idul Fitri 1431 H pun akan dilaksanakan serentak, karena pada Rabu tanggal 29 Ramadhan 1431 H/8 September 2010 M posisi hilal dari seluruh titik pengamatan di Indonesia masih di bawah horizon. Dalam kondisi demikian secara astronomi hilal mustahil bisa diamati, sehingga dapat disimpulkan puasa pada tahun ini 30 hari dan hari Raya jatuh pada Jum’at 10 September 2010. Faktor utama keseragaman ini sebenarnya lebih disebabkan bulan yang tidak berada dalam posisi kritis, bukan karena telah tercapainya titik temu dalam masalah perbedaan penetapan awal bulan di Indonesia. Usaha ke arah penyatuan awal bulan masih dihadapkan pada problematika mendasar. Jika sumber utama permasalahan tidak selesai dalam waktu dekat maka lebaran Idul Adha 1431 H inipun besar kemungkinan akan terjadi lagi perbedaan karena bulan kembali berada dalam posisi kritis antara 0 s.d 2 derajat. Pada ketinggian inilah perbedaan dalam penentuan awal bulan di Indonesia biasanya terjadi.

Dalam penetapan awal bulan di Indonesia, harus diakui betapa kuatnya dominasi keormasan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis dan lain-lain. Tak jarang ormas-ormas ini berbeda satu sama lain, bahkan dengan pemerintah. Muhammadiyah dengan konsep wujud al-hilal tidak mensyaratkan rukyah untuk penetapan bulan baru melainkan cukup dengan posisi hilal di atas ufuk meskipun hanya 1 menit busur, sementara NU mensyaratkan rukyah bi al-fi’li, jika tidak berhasil rukyah akan diistikmalkan. Rukyah bi al-fi’li berdasarkan pengalaman minimal dapat dilakukan dengan ketinggian bulan minimal 2 derajat di atas horizon. Oleh karena itu jika ketinggian hilal antara 0-2 derajat, merupakan posisi yang kritis dalam penetapan awal bulan di Indonesia, sebab terbuka kemungkinan bagi dua ormas yang memiliki pengikut terbesar di Indonesia akan berbeda dalam penetapan awal bulan.

Masyarakat awam yang menuntut awal Ramadhan dan hari raya dipersatukan melihat persoalan ini dengan argumentasi sederhana karena belum sepenuhnya mengerti sumber perbedaan itu. Tak heran jika muncul pertanyaan, bulannya satu, mataharinya satu, bagaimana mungkin berbeda-beda awal Ramadhan atau hari rayanya? Banyak orang mengira sumber perbedaan adalah sekedar perbedaan metode antara hisab dan rukyat, padahal dalam banyak kasus penetapan Idul Fitri mengungkapkan sumber utamanya adalah faktor kreteria. Muhammadiyah dan Persis, dua organisasi yang menetapkan awal bulan sama-sama berdasarkan hisab pernah menetapkan awal bulan pada tanggal yang berbeda karena berbeda kreteria. Dalam penetapan 1 Syawal 1418 H  Muhammadiyah menetapkan pada 29 Januari 1998 berdasarkan kreteria wujud al-hilal dan Persis menetapkan pada 30 Januari 1998 mengikuti kreteria imkan al-rukyah (kemungkinan hilal dapat teramati). NU yang berdasarkan rukyah pecah pendapatnya karena beda kreteria. NU Jatim dan sebagian Jawa Tengah beridul fitri 29 Januari berdasarkan rukyatul hilal, tetapi PBNU menolaknya dan menetapkan Idul Fitri 30 Januari berdasarkan kreteria imkan al-rukyah. Fakta di atas mengungkapkan bahwa sesama aliran hisab dengan metode perhitungan yang sama bisa saja berbeda dalam penetapan awal bulan. Demikian pula sesama aliran rukyah dimungkinkan terjadi perpecahan karena standar kreteria visibilitas hilal yang berbeda. Jika demikian dapat dipahami akar masalahnya bukanlah sekedar hisab atau rukyah, melainkan terletak pada kreteria visibilitas hilal (imkanurrukyah).

Kreteria penetapan awal bulan Islam pada dasarnya sederhana. Di antara ayat yang menjadi landasan epistemologis tentang hal ini adalah Q. S. Al-Baqarah: 184 (artinya: Barang siapa menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa), kemudian dari hadits yang disitir tentang hisab dan rukyat hanya disebutkan “berpuasalah kamu bila melihat hilal dan berbuka (beridul fitri) bila melihat hilal”. Ada juga tambahan “bila terhalang, maka genapkanlah (istikmal) bulan Syaban 30 hari” atau” bila terhalang maka perkirakanlah (faqdurulahu). Hadits ini kemudian ditafsirkan, kreteria dasarnya semua sepakat bahwa hilal (bulan sabit pertama) sebagai penentu awal bulan, namun mulai menjadi problematik ketika hilal itu didefinisikan, ada yang berpendapat hilal itu harus terlihat dengan mata fisik (rukyah bil fi’li), lainnya berpendapat bahwa bisa juga terlihat dengan “mata” ilmu (rukyah bil ilmi), yaitu dengan ilmu hisab. Dengan ilmu hisab, kreterianya dijabarkan lagi. Data rukyah dan data hisab digabungkan untuk mencari kreteria apa untuk terlihatnya hilal, kreteria itu dinamakan kreteria imkan al-rukyah.  Namun sampai saat ini kreteria imkan al-rukyah juga belum ada kreteria yang disepakati, baik dalam ruang lingkup Indonesia, maupun global.

Kreteria imkan al-rukyah yang digunakan Indonesia dan disepakati juga pada tahun 1992 oleh negara-negara dalam lingkup MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah sebagai berikut: a) tinggi bulan minimal 2 derajat, b) jarak elongasi sudut bulan-matahari minimum 3 derajat, dan c) umur bulan saat magrib minimum 8 jam. Kreteria itu dibuat berdasarkan pengalaman rukyah al-hilal di Indonesia selama puluhan tahun, walaupun secara internasional sangat diragukan karena terlalu rendah. Kreteria internasional mensyaratkan tinggi bulan minimum 4 derajat bila jauh dari matahari dan tinggi bulan minimum 10.5 derajat bila dekat dengan matahari.

Departemen Agama sempat secara tegas menerapkan kreteria MABIMS pada Idul Fitri 1418/1998, meskipun kemudian terkesan meninggalkan kreteria itu pada penetapan Idul Adha 1421/2001. Berdasarkan kreteria MABIMS Idul Adha mestinya jatuh 6 Maret 2001, namun pada sidang isbath penentuan awal Dzulhijjah diputuskan jatuh pada tanggal 5 Maret 2001 hanya berdasarkan satu laporan rukyah al-hilal di Blitar, padahal 70 titik pengamatan lainnya di seluruh Indonesia gagal melihatnya. Saat itu tinggi bulan kurang dari 2 derajat.

Menurut syari’at, memang ada ketentuan selama saksi pelapor rukyah al- hilal adalah orang beriman dan telah disumpah, kesaksiannya bisa diterima. Apalagi jika pengamat itu orang yang dikenal jujur dan tidak diragukan keimanannya. Tetapi dari segi kebenaran objektif untuk memastikan yang dilihatnya itu apakah benar-benar hilal atau objek lain, kita masih boleh meragukannya sebelum ada bukti ilmiah yang meyakinkan. Apalagi dalam kreteria yang dijadikan standar acuan bersama, tentu saja setiap kesaksian perlu diuji sebelum dianggap benar. Kesalahan pengamatan bisa menjadi penyebab orang melaporkan objek bukan hilal sebagai hilal atau dipengaruhi faktor lainnya seperti halusinasi. Oleh karena itu bukti ilmiah diperlukan untuk menguatkan kesaksian rukyatul hilal, antara lain posisi hilal, bentuknya serta waktu mulai teramati dan terbenamnya. Sebuah kesaksian bisa ditolak jika dianggap meragukan atau tidak sesuai dengan kreteria.

Mengacu pada hasil penelitian LAPAN tentang laporan rukyatul hilal yang didokumentasikan Departemen Agama (lihat: Thomas Djamaluddin) menunjukkan sebagian besar rukyatul hilal yang sangat rendah umumnya dilaporkan oleh observer perorangan. Ada juga  kasus hilal yang sangat rendah yang dilaporkan ternyata berkaitan dengan posisi hilal yang sangat dekat dengan planet merkurius atau venus (bintang Kejora). Maka ada yang menduga yang dilaporkan sebenarnya bukan hilal, tetapi titik cahaya planet merkurius atau venus.

Visi penyatuan awal bulan membutuhkan kesepakatan kreteria kuantitatif, terutama masalah ketinggian hilal dan sudut elongasi (jarak antara bulan dan matahari saat terbenam). Visibilitas hilal minimum dua derajat saat matahari terbenam berdasarkan pengalaman hanya dapat terjadi dengan syarat bila bulan jauh dari matahari, tetapi jika sudut elongasi matahari dan bulan terlalu dekat perlu ketinggian lebih, dalam kreteria MABIMS bahkan hingga 10.5 derajat.

Kalangan yang berpendapat cukup dengan hisab tidak mungkin lepas dari kreteria hisabnya. Kalangan yang  berpendapat harus dengan rukyah bi al-fi’li semestinya punya kreteria rukyah untuk menerima atau menolak kesaksian, bukan sekedar sumpah karena pengamat bisa saja salah melihat. Kesatuan antara kreteria hisab dan kreteria rukyah adalah kreteria imkan al-rukyah. Kesatuan umat dalam penentuan awal bulan tergantung pada kepastian imkan al-rukyah ini, pada titik inilah energi umat ini harus difokuskan menuju titik temu yang menjembatani antara mazhab hisab dan rukyah.

Kita berharap Muhammadiyah, NU, dan Persis serta ormas-ormas lainnya tetap terbuka untuk mencari titik temu. Pola pemikiran hisab dan rukyat selama ini telah sedemikian kokoh dengan paradigma fiqh yang memperkuatnya. Penganut metode rukyah sulit untuk menerima hisab sebagai penggantinya. Sebaliknya penganut metode hisab juga sulit menerima rukyat sebagai penentu karena hisab dianggap telah mencukupi dan lebih praktis. Namun catatan juga menunjukkan, bahwa penganut hisab seperti Muhammadiyah dan Persis berganti-ganti kreteria, pernah menggunakan hisab ijtima qablal ghurub (ijtima sebelum magrib) dan imkan al-Rukyah. Namun karena kreteria imkan al-rukyah yang memberikan kepastian belum ditentukan dan kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, maka Muhammadiyah kembali ke hisab wujud al-hilal. Ini menunjukkan bahwa di Muhammadiyah ada pemahaman yang dinamis tentang konsep hilal. NU pun demikian, telah terjadi dinamisasi ijtihad dalam memaknai hilal yang sesungguhnya  dengan mengizinkan hisab mengontrol hasil rukyah yang mungkin terkecoh oleh objek bukan hilal. Kita berharap dinamisasi pemikiran itu tetap terjadi agar terbuka  dan lebih diarahkan pada pencapaian titik temu. Masing-masing pihak dalam dinamisasi ijtihad itu perlu mempertimbangkan variabel persatuan umat. Kuncinya adalah penyamaan kreteria.

Metode masing-masing ormas boleh berbeda, namun jika kreterianya sama dalam mendefinisikan hilal, insya Allah keputusannya bisa sama. Ormas yang menggunakan hisab hanya akan memutuskan masuknya tanggal bila ketinggian bulan dan syarat-syaratnya telah terpenuhi untuk terjadinya rukyatul hilal, sehingga definisi hilal bukan lagi hilal teoritik. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang menggunakan rukyah hanya akan menerima kesaksian rukyah hilal yang meyakinkan secara ilmiah, termasuk memenuhi syarat tinggi dan ketentuan lainnya. Ummat Islam di Indonesia sejak lama merindukan penyatuan, untuk itu diharapkan usaha serius dan keterbukaan semua pihak  mewujudkan harapan tersebut. Meninggalkan ijtihad lama menuju ijtihad kolektif baru demi ketenteraman dan persatuan ummat insya Allah bukan hanya mendapat dua pahala, tapi empat pahala, karena ijtihad kedua itu akan mempersatukan umat.*

(Penulis : Dosen Ilmu Falak pada STAI Darul Ulum Kandangan)

 

Akhmad Syaikhu

Qiblah

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: