Oleh: ALIBORON | 29 November 2010

Memahami Metode NU dalam Penentuan Awal Bulan

Berkaitan dengan penetapan awal bulan hijriyah khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, NU dikenal sebagai kelompok yang menggunakan kreteria rukyah. Artinya pada tanggal 29 pada bulan-bulan tersebut hilal berhasil dilihat. Ada tiga prinsip yang dijadikan asas, yaitu asas ta’abuddi (kepatuhan), ta’aqulli (penalaran), dan thobi’i (akhlak). Di dalam kaitan penetapan awal bulan implikasi dari ketiga asas itu adalah NU memahami  hadits rukyah dengan pemahaman rukyatul hilal  bi al-fi’li atau dengan rukyah al-Bashiroh  bi al-‘ain, yaitu rukyah benar-benar dengan mata kepala dengan dukungan ilmu hisab. Posisi hisab bagi NU adalah instrumen pemandu dan pendukung dalam pelaksanaan rukyah al-hilal bil fi’li. Hisab tidak dijadikan  dasar untuk penentuan awal bulan, karena dalam perspektif NU hisab sebagai ilmu dihasilkan oleh rukyah, oleh karena itu rukyah lah yang dijadikan dasar dalam penetapan awal bulan.

NU mendahulukan asas ta’abuddi karena bunyi teks yang dijadikan referensi dari perintah Rasulullah  adalah rukyah hilal, setelah itu NU menyertakan asas taaqulli (penalaran dengan ilmu pengetahuan) dengan memakai ilmu hisab agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, selanjutnya diaplikasikan dengan prinsip thobi’i (menjaga akhlakul karimah). Implementasi dari asas yang dipedomani itu, NU tidak mengumumkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzzulhijjah karena dianggap harus menunggu hasil rukyat. Dalam pandangan NU menentukan awal bulan sebelum rukyah tidak sejalan dengan sunnah. Rasulullah yang tidak pernah mengumumkan awal bulan sebelum ada laporan orang melihat hilal dijadikan argumentasi oleh NU.

Dewasa ini meskipun di kalangan NU cukup banyak astronom dan ahli-ahli Falak yang dapat memprediksikan posisi benda-benda langit hingga tingkat ketelitian tinggi, namun NU tetap menyelenggarakan rukyah hilal pada tanggal 29 di lapangan, meskipun diketahui menurut ilmu hisab tinggi hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi belum mencapai derajat imkan berdasarkan pengalaman rukyah. Ini dilakukan sebagai konsekuensi dari asas ta’abuddi agar pengambilan keputusan istikmal  tetap didasarkan pada rukyah hilal bi al-fi’li karena tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab.

Konsekuensi dari asas ta’abuddi itu, NU tidak keberatan untuk menerima kreteria imkan al-rukyah jika dijadikan sebagai kontrol dan instrumen untuk menolak laporan terlihatnya hilal yang menurut para ahli hisab bersepakat hilal masih di bawah ufuk atau masih berada pada ketinggian yang tidak mungkin rukyah. Namun NU tidak dapat menyetujui jika kreteria imkan al-rukyah digunakan untuk menentukan awal bulan hijriyah terlebih lagi awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Oleh karena itu bagi NU meskipun hitungan hisab sudah menyatakan hilal berada pada ketinggian yang mungkin dilihat misalnya 6°, tetapi jika dalam kenyataannya hilal tidak bisa dilihat karena faktor-faktor cuaca seperti awan atau kabut, maka bagi NU penentuan awal Hijriyah  harus tetap  didasarkan pada istikmal (menyempurnakan menjadi 30 hari).  Dengan demikian posisi ilmu hisab berikut dengan kreteria imkan ak-rukyah oleh NU dipandang bersifat ta’aqulli hanya sebagai sarana pendukung proses penyelenggaraan rukyah bi al-fi’li. Atas dasar itu pula NU menolak pemikiran imkan al-rukyah tanpa perlu rukyah hilal dan menjadikan imkan al-rukyah sebagai dasar pengambilan keputusan  penetapan awal bulan. Dalam bahasa yang lebih tegas NU menolak penetapan berdasarkan imkan al-rukyah, tetapi harus tetap berdasarkan rukyah hilal bi al-fi’li.

Dalam masalah matla (pemberlakuan wilayah rukyah) NU mengacu pada konsep wilayah al-hukmi Indonesia. Hasil rukyah di suatu tempat hanya berlaku bagi suatu negara dimana hakim (pemerintah) yang menetapkan (istbat) hasil rukyah tersebut. Matla berlaku hanya untuk wilayah hukum suatu negara dan tidak berlaku bagi negara lain. Dengan demikian kesepakatan dan keputusan oleh pemerintah tentang awal bulan berlaku untuk seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, tidak mengikat dan menjadi acuan bagi negara lain, demikian pula sebaliknya.

NU menolak prinsip rukyah global  yang berkiblat misalnya pada hasil rukyah Arab Saudi seperti metode penetapan Ormas Islam tertentu di Indonesia.

Dalam penerapan prinsip ta’aqulli, terlihat dalam sikap NU yang akan menolak kesaksian rukyah apabila mayoritas metode hisab menyatakan tinggi hilal masih di bawah ufuk untuk seluruh Indonesia.

Demikian beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat umum semoga dapat menambah wawasan dan pencerahan.

Saya sendiri berpendapat metode rukyah bil fi’li yang diterapkan secara ketat oleh NU bukan tanpa kelemahan, ada saat-saat tertentu ketiga hilal sudah sangat tinggi (dalam kreteria rukyah) namun karena hilal tidak terlihat maka terjadi istikmal. Sepintas tidak bermasalah dengan metode demikian, tetapi dalam posisi tertentu pada akhir bulan akan dimungkinkan tanggal 28 hilal sudah terlihat. Jika ini terjadi dalam penentuan awal Ramadhan, maka konsekuensinya adalah akan berbuka pada hari ke-29. Ini mustahil dalam sistem kalender Qomariyah, tetapi kasus ini pernah terjadi di Negara Jiran. Di duga Negara Jiran itu karena berdasarkan pada sistem rukyah yang ketat akhirnya terlambat memulai awal Ramadhan. Konsekuensinya karena di hari ke-28 hilal sudah terlihat, hari berikutnya adalah Idul Fithri padahal mereka baru berpuasa 28 hari. Maka untuk mencukupkan puasa 29 hari dilakukan “Qadha Nasional”.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: