Oleh: ALIBORON | 3 Maret 2011

Visi Penyatuan Awal Bulan:Perspektif Seorang Pemerhati

Akhmad Syaikhu

Akhmad Syaikhu, Peminat Studi Falak dan Astronomi

Untuk 10 tahun ke depan (1432 H/2011 M s.d. 1441 H/2020 M), potensi persamaan dalam mengawali Ramadhan, idul fitri dan idul adha jauh lebih besar dari potensi perbedaannya, terutama bagi ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Itu artinya dalam 10 tahun ke depan secara umum kita akan lebih sering serentak memulai puasa, berhari raya idul fithri dan ber-idul adha. Perbedaan lebih potensial adalah dari beberapa komunitas seperti tarikat Naqsyabandiyah Padang dan jamaah Al-Nadzir di Sulawesi karena masing-masing memiliki keunikan dan kekhasan sistem hisab yang mereka yakini.

Khusus bagi kalangan ormas-ormas besar di dalam momen mengawali ramadhan, syawal dan ber-idul adha dalam 10 tahun ke depan potensi perbedaan hanya 0.1 % dari keseluruhan. Momen yang potensial berbeda adalah Idul fithri 1432 H, Awal Ramadhan 1433 H, selebihnya akan bersama. Ini tentu merupakan kabar baik bagi umat yang merindukan persamaan. Tetapi perlu dicatat bahwa persamaan tersebut bukan disebabkan telah tercapainya kesepakatan, melainkan lebih disebabkan posisi objektif bumi, bulan dan matahari dihadapkan pada standar kreteria yang dianut oleh masing-masing ormas dan kelompok. Pada tahun-tahun berikutnya tentu saja bisa diwarnai kembali oleh perbedaan-perbedaan.

Potensi  Persamaan dan Perbedaan

Mengawali Ramadhan, Beridul Fithri dan Idul Adha di Indonesia

10 Tahun ke Depan

Keragaman: Buah Tradisi Pemikiran

Sudah diketahui bersama, ormas NU menetapkan kreteria awal bulan dengan rukyah atau melihat hilal. Jika hilal tidak terlihat karena faktor cuaca, awan, dan sebagainya meskipun pada ketinggian yang cukup tinggi, jumlah hari dalam sebulan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal). Di dalam cuaca atmosfir yang mendukung ketinggian minimun bulan untuk terlihat berdasarkan pengalaman observasi di Indonesia adalah 2°, sedangkan di bawah itu tidak terlihat. Sementara Muhammadiyah menetapkan awal bulan dengan kreteria wujud al-Hilal, dalam arti jika posisi bulan saat matahari terbenam berada diatas ufuk atau 0 > berarti bulan baru telah masuk, meskipun hilal tidak mungkin terlihat.

Jika kita telaah melalui sumber-sumber yang ada, masalah hisab rukyat ini tampak sekali diwarnai pemikiran dengan pendekatan teks dan konteks, dimana NU lebih berpegang pada bunyi teks sementara Muhammadiyah melakukan pembacaan dalam konteks sehingga muncul sebuah simpulan kreteria yang berbeda. Bagi kalangan akademisi yang demikian sudah bukan barang baru, mereka menyadari persis tradisi pemikiran demikian sudah tumbuh subur sejak periode-periode awal keislaman. Mereka dapat memahami bahwa perbedaan kreteria ini lahir sebagai produk pemikiran fiqih dalam memaknai sumber teks yang  sebenarnya sama namun melalui pendekatan berbeda. Dalam konteks kajian fiqih yang demikian ini lumrah terjadi sebagaimana banyak kasus fiqh lainnya juga terjadi perbedaan-perbedaan. Jika ditanya mana yang benar, jawabannya dalam perspektif ilmu keduanya boleh jadi sama-sama benar, karena kebenaran ilmu tidak tunggal dan nilainya sama-sama relatif. Apalagi jika kita menyadari bahwa masalah hisab rukyat ini adalah kasus ijtihadiyah. Hasil rukyah bisa saja salah, demikian pula hisab dari sudut pandang tertentu masih bisa diperdebatkan lagi.

Ada yang berpendapat, jika hisabnya benar dan rukyahnya benar pasti tidak akan ada perbedaan. Perbedaan adalah menunjukkan ada salah satunya yang salah atau bahkan salah keduanya. Menurut pendapat itu, bagaimana mungkin dengan bulan dan matahari yang sama lahir sebuah kesimpulan berbeda untuk menetapkan awal bulan. Sepintas pandangan seperti itu logis dan tampak kritis, namun menurut saya ini adalah pandangan yang simplifistik, menyederhanakan masalah yang bukan berangkat dari inti masalahnya. Inti masalahnya adalah berangkat dari nalar fiqih yang pada gilirannya melahirkan kreteria berbeda. Sepanjang paradigma interpretasi teks berbeda maka sepanjang itu pula ruang perbedaan menjadi terbuka. Jadi meskipun dalam perkembangan hisab dewasa ini tingkat akurasi sudah begitu tinggi dan hasil perhitungan sudah dapat dikatakan tidak memiliki perbedaan signifikan, kalaupun ada perbedaan hanya dalam ordo detik dan tidak signifikan, bahkan jika sama persis sekalipun tidak akan menjamin persamaan, sebab masalahnya intinya bukan pada hasil hisab itu sendiri melainkan pada standar kreteria yang lahir dari konsep fiqih.

Masalah Penyatuan dan Penyatuan Bermasalah

Upaya penyatuan penentuan awal bulan sudah dilakukan sejak lama, upaya ini ditempuh karena didasarkan pada sebuah anggapan mungkin untuk disatukan dengan mendekatkan kreteria. Kemajuan-kemajuan telah dicapai setidaknya terlihat dalam proses komunikasi dan dialog antar kelompok yang difasilitasi antara lain oleh BHR (Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI) sebagai perpanjangan tangan pemerintah, meskipun hasil yang dicapai belum maksimal. Upaya ini harus terus dilanjutkan tanpa kenal lelah sebab celah untuk jalan menuju arah penyatuan terbuka. Pandangan Thomas Djamaluddin, misalnya melihat persoalan hisab rukyah adalah persoalan ijtihadiyah, karena itu dia melihat di sana ada peluang untuk penyatuan, yaitu meninggalkan ijtihad kelompok dan bersatu dalam ijtihad kolektif atau ijtihad jama’i. Tentu saja tidak bisa terjadi secara instan, sebab paradigma keilmuan membutuhkan proses dialektika untuk sampai pada sistesa baru. Syarat lain adalah ada keterbukaan sikap untuk mencari titik temu dari perbedaan. Cara seperti ini membutuhkan waktu cukup panjang dan harus dilakukan secara simultan, teragenda dan tercatat setiap kemajuan yang dicapai. Mustahil visi penyatuan ini tidak akan tercapai jika masing-masing kelompok menutup diri dan stagnan pada pandangan bahwa prinsip yang di anut masing-masing adalah paling benar dan yang lain keliru. Jika demikian sampai kiamat jangan diharapkan visi penyatuan akan terwujud. Model pendekatan di atas boleh dinamakan sebagai pendekatan dealektis-sintesis. Metode ini intinya adalah mendekatkan keragaman pespektif dalam sudut pandang menyeluruh untuk mencari titik temu (sintesa baru).

Selain itu ada juga wacana untuk mencari jalan ke arah penyatuan yang lebih pintas dengan model penyelesaian politis misalnya melalui instrumen undang-undang atau otoritas kekuasaan yang nanti diharapkan lebih lebih cepat untuk sampai pada cita-cita penyatuan. Kaidah yang biasaanya akan digunakan dalam menjajakan pendekatan ini antara lain adalah : “hukm al-hakim yarfa’u al-khilaf” bahwa keputusan hakim (penguasa) adalah menghilangkan perbedaan, didukung lagi dengan nash tentang ketaatan untuk taat kepada ulil amri (pemerintah). Model pendekatan seperti ini boleh dinamakan sebagai pendekatan politis-otoritatif, dengan menggunakan instrumen politik dan kekuasaan sebagai otoritas penentu.

Kedua model pendekatan ini, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pertama, model dialektis-sintesis. Kelebihannya model ini adalah lebih akomodatif terhadap berbagai corak pemikiran, terbuka, mendidik masyarakat untuk terbiasa melihat sebuah persoalan dalam berbagai perspektif. Sedangkan kekurangannnya, akan memakan waktu lama bahkan tidak bisa diprediksikan sampai kapan akan terwujud visi penyatuan tersebut. Kondisinya sama seperti pertarungan paradigma pemikiran yang terjadi dalam filsafat, hukum, fiqih dan lain-lain berlangsung dalam waktu lama hingga bisa memakan waktu berabad-abad.

Kedua, model politis-otoritatif. Kelebihannya model ini dapat diharapkan mencapai visi penyatuan lebih cepat, sedangkan kekurangannya, tidak akomodatif terhadap berbagai corak pemikiran, pemerintah menjadi terlalu jauh mencampuri masalah keyakinan ummat dalam beribadah, kurang membiasakan masyarakat melihat sebuah persoalan dalam berbagai perspektif. Prinsip-prinsip penentuan dimungkinkan selalu berubah tergantung siapa yang lebih berkuasa. Dalam konteks Indonesia misalnya boleh dicurigai warna kebijakan itu akan sangat tergantung kelompok mana yang berkuasa di Lapangan Banteng Barat Jakarta.

Di dalam lintasan sejarah perkembangan hukum Islam, pada masanya ragam pemikiran (mazhab) tumbuh subur, tetapi karena penguasa pada masanya lebih menekankan kepada visi persatuan maka melalui sebuah kebijakan politis-otoritatif dilakukan penyederhanaan bermazhab. Hanya beberapa mazhab pemikiran yang di akomodir oleh negara dan berkembang. Yang lainnya menjadi mandul dan tidak berkembang. Situasi yang seperti ini sangatlah merugikan jika dilihat dari perspektif  tradisi perkembangan pemikiran. Padahal boleh jadi dasar-dasar pemikiran yang diletakkan oleh para pemuka-pemuka mazhab yang punah di masa lalu lebih relevan dikontekstualisasikan dalam dimensi kekinian. Berkaca pada realitas masa lalu, dan dampaknya terhadap tradisi pemikiran, saya pribadi lebih mendukung untuk visi penyatuan ini menggunakan pendekatan model pertama, yaitu dialektis-sentesis. Pilihan ini telah didukung oleh kondisi obyektif, bahwa masyarakat kita sudah dewasa dalam menerima perbedaan, sehingga tidak ada masalah kalaupun untuk sementara waktu harus berbeda hingga terwujudnya visi penyatuan.

Jika penyatuan itu harus dipaksakan, saya malah melihat akan menimbulkan persoalan tersediri di tengah persatuan yang semu. Oleh karena itu kita harus bersabar menempuh proses dialektis ini, proses itu harus dilalui untuk tidak melompat dan mendarat pada landasan seolah-olah kokoh menyatu namun rapuh. Persatuan itu indah, namun perbedaan juga indah. Yang penting jangan asal beda, semuanya harus memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, disertai sikap terbuka untuk menerima perkembangan-perkembangan baru yang lebih mutakhir.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: