Oleh: ALIBORON | 22 April 2011

PENYATUAN KALENDER ISLAM dan POLITIK HUKUM UNIFIKASI : Tanggapan Atas Wacana RUU Hisab-Rukyat

Oleh : Akhmad Syaikhu

Seorang kenalan memberitahu saya, bahwa 20-22 April ini akan diadakan “Lokakarya Perundang-undangan Hisab Rukyat” di Jakarta. Lokakarya memang belum membahas materi substansi RUU-nya dan baru dalam tahap membuat dasar hukum yang kuat agar jika menjadi UU nantinya memiliki kepastian yang mengikat. Informasi ini mengindikasikan pemikiran dan langkah untuk penyatuan kalender Islam di Indonesia serius dilakukan setelah 38 tahun lebih gagal diupayakan. Salah satu faktor yang membuat konsep penyatuan kalender tidak bisa landing menurut saya adalah karena visi tersebut masih terkerangkeng dalam egosentrisme ormas, seperti dikemukakan pada status difacebook saya sebelumnya.
(http://www.facebook.com/notes/akhmad-syaikhu/38-tahun-bhr-cita-cita-penyatuan-kalender-islam-di-indonesia-masih-terkerangkeng/203655889665655 ).
Pemerintah cukup lama menginisiasi secara persuasif ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain, tetapi jalan ke arah unifikasi tetap buntu. Besar kemungkinan pemerintah berkesimpulan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perbedaan berawal bulan dengan politik hukum unifikasi dengan membuat undang-undang berawal bulan.
Dalam masalah penyatuan kalender ini, secara umum terdapat perbedaan pandangan:
Sebagian berpendapat untuk menuju ke arah penyatuan menggunakan otoritas negara dengan perangkat undang-undang. Negara diharapkan berperan dengan kekuatan untuk memaksa. Menggunakan pendekatan demikian diperlukan kehati-hatian pada rambu-rambu, sebab mengandalkan daya paksa tersebut bisa saja bertentangan dengan prinsip kebebasan orang dalam beragama.
Sebagian yang lain melihatnya sebagai masalah internal (rumah tangga) ummat Islam yang mestinya bisa dibicarakan dan dituntaskan oleh umat Islam sendiri tanpa perlu mengundang campur tangan negara. Tetapi masalahnya selama ini ummat Islam sendiri belum dapat mencapai titik temu sehingga masalah perbedaan selalu mewarnai perkalenderan umat Islam di Indonesia selama puluhan tahun. Inilah yang mengundang sikap pemerintah menggelindingkan konsep unifikasi melalui politik sentralisme hukum.
Sebenarnya politik hukum unifikasi memang tidak cocok untuk negeri yang pluralistis. Indonesia adalah contoh ekstrim negeri yang pluralistis. Awalnya Indonesia cocok dengan hukum adat yang menghargai pluralisme, mirip dengan common law system. Namun setelah dijajah Belanda, yang menganut pahamcivil law system, yang mendewakan kodifikasi dan unifikasi, maka hingga sekarang pun kita masih dijajahnya dalam bidang hukum. Singkatnya, kita memang tercabut dari akar.
Satu hal yang perlu untuk mengingatkan kita, bahwa menyerahkan masalah fiqh pada sebuah proses politik –apalagi— dengan hanya memilih konsep fiqh dari kelompok tertentu dapat menimbulkan keberatan dan masalah baru. UU meskipun dilengkapi dengan daya paksa juga tidak efektif  apabila meminggirkan kekuatan-kekuatan otonom masyakarat untuk mengatur dirinya sendiri.

Bagi saya, persoalan penetapan awal bulan tidak lepas dari konsep hisab rukyah sebagai tradisi keilmuan. Karena terkait tradisi keilmuan maka untuk masalah ini secara mendasar harus dituntaskan dahulu adalah pergulatan paradigma fiqh yang melahirkan keanekaragaman itu. Unifikasi fiqh lebih diperlukan daripada membuat undang-undang. Mengharapkan pemerintah menuntaskan ini dengan Undang-undang justru akan menempatkan pemerintah dalam posisi dilema.
Jalan kearah penyatuan kalender saya yakini sangat terbuka meskipun tanpa Undang-Undang, syaratnya hanya diperlukan pemikiran dan sikap lebih moderat dari para ahli fiqh, ahli falak, astronom, dan ormas-ormas, baik dari NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Istilahnya saya, kita bersama siap keluar dari kandang ijtihad parsial (fiqh kelompok) menuju lapangan Ijtihad kolektif (fiqihbersama). Kalau kita menempatkan masalah ini dalam domain ijtihadiyah, tentu tidak ada klaim mutlak-mutlakan dan niscaya ada titik temu. Jika fiqh-nya sudah ada titik temu, langkah berikutnya hanya tinggal menyatukan kriteria. Kreteria itu tentu harus didasarkan hasil-hasil yang sudah teruji secara ilmiah.
Bagi saya, yang namanya ijtihad itu salah saja bernilai apalagi benar dan akan menjadikan kebaikan itu berlipat ganda. Menempatkan persatuan ummat dan penyatuan kalender sekaligus sebagai tujuanijtihad berarti kita dapat mengambil kemaslahatan yang ganda. Jika demikian, tentu saja mengandung keutamaan yang lebih dari pada membiarkan perbedaan diperlihara terus-menerus, padahal sama-sama dengan alasan ijtihad.
Terakhir, saya termasuk yang mendambakan adanya penyatuan kalender, tetapi tidak cenderung dengan pendekatan politik sentralisme hukum yang menjadi kecenderungan para pegiat sentralisme hukum saat ini. Nanti kalau ada sedikit-sedikit perbedaan di kalangan umat, mengundang negara untuk ikut campur. Ummat ini harus belajar mengelola perbedaan dan mencari titik temu sendiri agar dewasa. Politik sentralisme hukum sebenarnya sudah tidak nge-trend lagi di negara-negara lain. Ormas-ormas Islam di Indonesia mestinya didorong keluar dari kandang pemikiran fiqh kelompok ke dalam lapangan pemikiran fiqh bersama.
Demikian menurut saya. Semoga sumbangsih ini bermanfaat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: